Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbagda) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan pelatihan Sistem Perencanaan, Penganggaran Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Jalan Tuparev Cirebon, Selasa (18/12/18).
Pelatihan Sepakat dilaksanakan selama dua yaitu Selasa dan Rabu yang diikuti oleh Perwakilan SKPD dan Kecamatan serta unsur masyarakat yang terkait dengan program penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Dalam pelatihan tersebut dihadirkan para narasumber yaitu Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Agung Firmansyah, SSTP.,MPA dan Risky Raisa Putra, SE dari Bappenas.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Agung Gumilang, SS., M.Si dalam sambutannya Pemda Kabupaten Cirebon sangat mendukung dan mengapresiasi diluncurkannya aplikasi Sepakat ini. Karena melalui aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Daerah dalam mengolah dan memanfaatkan data kemiskian yang valid dan mempertajam analisis untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berbasis data. Sepakat merupakan pengembangan dari sistem analisa yang telah dikembangkan oleh Bappenas yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang berpihak pada Kemiskinan (P3BM) dan Sistem Iinformasi Terpadu (Simpadu).
Ditahap selanjutnya sepakat berintegrasi dengan Sub National Proverty Assessment (SNAPA), Sebuah aplikasi yang di kembangkan Bank Dunia dengan memanfaatkan data makro dan mikro yang berasal dari BPS, Kementerian sosial, dan Pemerintahan Daerah. Agung Gumilang mengatakan
Kegiatan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu pertama, memberikan Informasi terkait manfaat inovasi berbasis Teknologi yang memudahkan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Data untuk penyusunan Analisis, Perencanaan, Dan Penganggaran untuk Progam Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan. Kedua, memberikan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada orang miskin. Dan ketiga, meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Aparatur Pemerintahan Daerah untuk penggunaan aplikasi sepakat dalam Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada orang miskin.(Bens/Edys, Diskominfo).
