Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo membagikan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Kabupaten Indramayu, Minggu (11/03/2018).
Penyerahan sertifikat berlangsung di Function Hall, The Radiant Hotel, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh masyarakat Jawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi atas perhatian dan dukungan penuh dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dengan terus menggulirkan serangkaian program pro rakyat diantaranya adalah penyerahan 3.000 sertikat tanah untuk warga masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.
Atas nama penerima sertifikat, H. Ahmad Heryawan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang penuh perhatian kepada kami semuanya untuk kehidupan yang sejahtera memiliki lahan yang bersertifikat.
Karena dengan sertifikat yang dimiliki, masyarakat berpeluang mengakses pembiayaan lembaga keuangan dengan menjdikan sertifikat tanahnya sebagai agunan. Pinjaman dari lembaga keuangan tentu diharapkan menciptakan lapangan usaha, kewirausahaan, dan ekspansi berbagai kegiatan ekonomi bagi masyarakat di daerah ini.
Selain itu, program ini diyakini dan sangat membantu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, terutama di tempat wilayah yang mendapatkan sertifikat pada kesempatan ini.
Berdasarkan data terakhir BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 presentasi kemiskinan di keempat wilayah tersebut termasuk ke dalam daerah yang memiliki kemiskinan yang cukup tinggi. Kalau Jawa Barat secara keseluruhan tahun 2017 sudah turun di angka 7,74%, tetapi Kota Cirebon masih 9,73%, Kabupaten Majalengka 12,8%, Kabupaten Cirebon 13,49 % dan Kabupaten Kuningan masih 13,59%,”
Gubernur Jawa Barat senantiasa mendukung kelancaran Program Pemerintah untuk mendorong terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, khususnya melalui sertifikat lahan bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat juga berpesan kepada penerima sertifikat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, agar masa depan bapak dan ibu dan anak-anak kita semuanya dapat lebih baik dari pada hari ini.
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mengatakan, sebanyak 9.810 sertifikat yang dibagikan ini merupakan sisa sertifikat tanah tahun 2017. Sebanyak 1,26 juta sertifikat di Jawa Barat akan dikeluarkan.
“Semoga di 2023 tanah di Jawa Barat sudah disertifikatkan semua,” ujarnya.
Sedangkan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan sebanyak 3.000 sertifikat tanah ini diserahkan kepada masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu, Sertifikat yang dibagikan ini merupakan tahapan dari 9.000 sertifikat tanah yang akan dibagikan nantinya.
Sebanyak 3.000 sertifikat yang diserahkan langsung Jokowi terdiri atas 1.450 dari Kabupaten Cirebon, 50 dari Kota Cirebon, dan 500 dari masing-masing Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Adapun sisa 6.810 sertifikat akan dibagikan kepada masyarakat penerima oleh Kantor Pertanahan kabupaten/kota masing-masing satu minggu setelah acara ini berlangsung.
H. Joko Widodo mengatakan penyerahan sertifikat ini dilakukan supaya tidak ada lagi sengketa lahan.
“Setiap saya ke daerah keluhannya selalu sengketa lahan, sengketa tanah. Baik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dengan BUMN, dengan tetangga, atau antara bapak sama anak,” tuturnya.
H. Joko Widodo mengatakan sertifikat hak atas tanah ini harus segera diserahkan kepada masyarakat. Setiap tahun, kata dia, hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang diserahkan.
“Makanya saya minta Bapak Menteri yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional. tahun lalu saya minta 5 juta sertifikat harus terbit, tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta,” ujar H. Joko Widodo.
Dia juga mengingatkan masyarakat yang menerima sertifikat supaya menjaga sertifikatnya dengan baik. “Sertifikatnya dibungkus plastik, supaya kalau rumahnya bocor tidak rusak, kemudian difotokopi,” sambung H. Joko Widodo.
Selain itu, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo juga berharap masyarakat menghitung dulu jika sertifikatnya nanti akan diagunkan ke bank. “Jangan dipaksakan. dihitung, dikalkulasi dulu,” katanya
Turut hadir mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo ialah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Plt. Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina dan undangan penting lainnya.(Bens, Diskominfo).
