Audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Selasa, 6 Januari 2015 diawal tahun baru, Kabupaten Cirebon kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan beragendakan audiensi dengan para Kepala OPD, Camat dan para Lurah se-Kabupaten Cirebon yang bertempat di ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon.

 Dalam sambutannya Bupati Cirebon Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM, M.Si., mengatakan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah terbaru dalam pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan umum khususnya bidang organisasi dan kepegawaian yang dikaitkan dengan perkembangan pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Good Local Governance. Secara umum kondisi dan permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan pola karier serta untuk mewujudkan sasaran area perubahan perlu dilaksanakan langkah konkrit di pemerintahan Kabupaten Cirebon antara lain mewujudkan 1. Posisi penting dan strategis pegawai negeri sipil sebagai alat pemersatu bangsa dalam penyelenggaran tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, 2. Kewenangan kepala daerah sebagai pembinaan PNS mulai dari proses rekruitmen sampai pengembangan pola karir kesejahteraan, mutasi dan pensiun dalam implementasi yang berbeda sebagai kewenangan mutlak pembina kepegawaian,  3. Reformasi birokrasi gelombang kedua yang telah diamanatkan oleh rakyat yaitu dengan mendorong pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, 4. Jabatan fungsional yang merupakan jabatan profesionalisme belum sepenuhnya dilaksanakan mengingat pola karier kesejahteraan dan kriteria administratif yang tidak jelas sehingga jabatan fungsional hanya merupakan pilihan terakhir. Melalui audiensi ini Saya berharap dapat ditemukan persoalan atau permasalahan berikut upaya pemecahannya khususnya dalam penataan organisasi dan kepegawaian dengan tidak henti-hentinya melakukan evaluasi terhadap organisasi dan kepegawaian guna menjawab tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan semakin kritis dalam merespon pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Dr. Yuddy Chrisnandi, ME., mengatakan meski pemerintah pusat telah menetapkan moratorium rekruitmen PNS namun untuk tenaga medis dan tenaga pendidik masih mendapat toleransi karena setiap tahun pemerintah membutuhkan tenaga medis dan tenaga pendidikan serta sesuai dengan pesan Presiden bahwa penghematan anggaran bukan sekedar wacana belaka tetapi harus diwujudkan yaitu dengan diantaranya larangan rapat di hotel-hotel, sajian rapat berupa olahan makanan hasil pertanian, pola hidup yang sederhana begitu kiranya salah satu pesan beliau.

Setelah audiensi Menpan-RB beserta Bupati dan Wakil Bupati Cirebon melakukan foto bersama serta penyerahan plakat/simbol dari Kabupaten Cirebon.                               

 (Sumber, 06/01/2015. Edy’s & Fa’iz, Diskominfo)