P.Lt Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina, A.md membuka acara Musrenbang Kabupaten Cirebon Tahun 2019, Senin (12/03/2018) yang dilaksanakan di Ball Room Hotel Apita Cirebon dengan tema “ Percepatan Pembangunan Daerah melalui Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera Didukung Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Mantap”.
Musrenbang RKPD ini dihadiri oleh 350 undangan dari berbagai unsur seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Kepala SKPD, unsur DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten, BUMD, para Camat se-Kabupaten Cirebon, Ormas serta Pihak Swasta.
P.Lt Sekda Kabupaten Cirebon Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon merupakan tahapan dari rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan di Tingkat Kabupaten setelah dilaksanakannya musrenbang Tingkat Desa pada tanggal 4 s.d 18 Januari 2018. Pra Musrenbang Kecamatan tanggal 29 Januari s.d 2 februari 2018. Musrenbang Tingkat Kecamatan dari tanggal 5 s.d 12 Februari 2018. Forum SKPD mulai dari tanggal 8 s.d 21Februari 2018.
P.Lt Sekda mengatakan, maksud dari penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Cirebon ini untuk menampung aspirasi dari semua pemangku kepentingan dalam memformulasikan prioritas kebijakan arah pembangunan, isu-isu strategis, dan sinkronisasi program prioritas sebagai bahan penyempurnaan untuk penetapan rencana kerja pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 serta merumuskan program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Tujuan Musrenbang adalah menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Menajamkan prirotas Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan sektoral, kewilayahan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
Input Musrenbang adalah bahan masukan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yaitu : pertama, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; kedua, Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 skala prioritas pembangunan Musrenbang Kecamatan sesuai dengan Pagu indikatif Kewilayahan.
Output Musrenbang adalah hasil yang diharapkan yaitu Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan skala prioritas usulan pembangunan Kabupaten Cirebon yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Sementara dalam sambutan Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh Kepala BKPP Wilayah III Cirebon Haryadi menyampaikan, besar harapan kita bersama bahwa proses pelakasanaan rangkaian musrenbang ini harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efesien, yang efektif, partisipatif, dan akuntabel sehingga dapat disusunnya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas.
Haryadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan 6 isu strategis untuk Tahun 2019 yaitu : pertama, Pengurangan kemiskinan dan pengangguran; kedua, Penurunan ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor unggulan di wilayah pengembangan dan kawasan strategis Provinsi; ketiga, Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perumahan, serta pemukiman; keempat, Peningkatan kualitas lingkungan hidup pengendalian pemanfaatan tata ruang; kelima, Penguatan reformasi dan birokrasi; dan keenam, dengan optimalisasi modal sosial dalam pembangunan daerah.
Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 terdiri dari 8 item, yaitu : 1.Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan industri berkelanjutan; 3. Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis koperasi dan usaha kecil; 4. Peningkatan inter koneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi; 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan rumah sakit; 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; 7. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing provinsi Jawa Barat; 8. Penguatan reformasi birokrasi
Selanjutnya Kepala BKPP Wilayah 3 Cirebon Haryadi mengharapkan, dari hasil pelaksanaan musrenbang Kabupaten Cirebon ini akan menghasilkan Dokumen RKPD Kabupaten Cirebon yang sinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagai wujud komitmen pembangunan, sehingga dapat dijadikan pedoman semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan.
Selain tiu, diharapkan pula dapat mensinergikan berbagai sumber pendanaan, baik dari Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten Cirebn itu sendiri sehingga anggaran dapat di alokasikan secara efektif dan efesien serta tepat sasarans sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.
Sedangkan P.Lt Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina, A.md menyampaikan, Musrenbang RKPD Tahun 2019 merupakan momentum yang penting pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua dengan skala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mengitegrasikan, mendialogkan pikiran, dan pandangan masing-masing guna mempercepat langkah dan memajukan kinerja pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.
P.Lt Bupati Cirebon mengajak untuk bisa bekerja sekuat tenaga, berlari lebih cepat di tahun 2019. Tidak hanya karena kita telah sampai pada tahun terakhir masa Pemerintahan Kabupaten Cirebon 2014-2019, tetapi juga karena tantangan kedepan yang kita hadapi semakin berat. Sejalan dengan hal tersebut kita harus memperhatikan dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dalam mencukung pencapaian pada visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Cirebon.
P.Lt Bupati Cirebon mengatakan, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon yang pada posisi hari ini masih di angka 66,70% dan di dalam RPJMD sebesar 73,85% bisa kita tingkatkan melalui keselarasan dan kesinergian program antara Kabupaten Cirebon dengan Provinsi maupun dengan Pusat.
Kabupaten Cirebon masih di dalam urutan ke 4 kabupaten termiskin se Jawa Barat. Yang pertama Kota Tasik, kedua Kabupaten Indramayu, ketiga Kabupaten Kuningan dan keempat Kabupaten Cirebon. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih di angka 13,49%. Jadi kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, prioritas program provinsi Jawa Barat justru yang pertama adalah mengenai kemiskinan. Bagaimana kita mensinergikan antara program kemiskinan Kabupaten Cirebon dengan apa yang diprioritaskan provinsi jawa barat. (Bens/Edys,Diskominfo).
