Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Jawa Barat menggelar Muryawarah Wilayah IX dan Seminar Nasional Keperawatan. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari yakni pada hari Kamis sampai dengan hari sabtu di Hotel Aston Jl. Bypas Cirebon.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Cirebon Drs. H. Sunjaya Puwadisastra, MM.,M.Si pada Kamis malam (04/02/2016) yang dihadiri oleh kurang lebih 210 peserta meliputi Ketua DPP PPNI, para Pimpinan Institusi Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan/Keperawatan, Ketua/Pengurus DPD PPNI Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan peninjau Muswil PPNI Jabar. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon H. Moh. Sofyan, SH.,MH.
Panitia penyelenggara menyampaikan pelaksanaan Muswil mengusung tema “ meningkatkan Soliditas, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Perawat Menuju terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Paripurna dan Berkeadilan”.
Tujuan Musyawarah Wilayah ini yakni; yang pertama sebagai evaluasi kinerja Pengurus Provinsi PPNI Jawa Barat periode 2011-2016; kedua meningkatkan soliditas dan semangat juang perawat Jawa Barat dalam memberikan pengabdian pada masyarakat; ketiga meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dengan pemerintah dan berbagai organisasi/lembaga/institusi dalam mendukung kesuksesan pembangunan kesehatan masyarakat khususnya di Jawa Barat; keempat memilih pengurus Provinsi PPNI Jawa Barat periode 2016-2021; kelima menetapkan program pembangunan kesehatan yang visioner, terarah dan terkoordinir untuk mencapai visi masyarakat Jawa Barat yang mandiri untuk hidup sehat.
Sementara Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Barat Mamat Lukman, SKM.,M.Si menyampaikan sebagai perwujudan amanah AD/ART PPNI yang ditetapkan di Munas, bahwa Dewan Pengurus dipilih untuk masa kepengurusan 5 tahun, dan proses pergantian kepengerusan diselenggrakan melalui suatu Musyawarah Wilayah.
Sejalan dengan hal tersebut, periode kepengurusan yang saya pimpin dalam masa bhakti 2011-2016 telah mendekati masa akhir, dan oleh karenanya dalam menjaga kultur organisasi yang sehat dan kondusif perlu diadakan Musyawarah Wilayah untuk menetapkan kembali program-program kerja serta memilih kepengurusan untuk lima tahun kedepan.
Muswil kali ini merupakan momen yang sangat spesial dimana kita berada di awal tahun yang ditetapkan sebagai era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah satu poin penting MEA ini adalah yang terkait dengan kehidupan profesi kita perawat yaitu sudah dimulainya era pasar barang dan jasa di kawasan ASEAN termasuk didalamnya tenaga dan jasa keperawatan.
Implikasi dari MEA ini adalah perawat-perawat Indonesia bukan hanya bersaing dengan perawat-perawat dalam negeri, namun juga dengan perawat-perawat dari Negara ASEAN.
Ketua Umum PPNI Pusat Harif Fadhilah, SKp.,SH PPNI menyampaikan bahwa di Jawa Barat ini mempunyai nilai histori yang cukup dalam dan panjang, karena lahirnya PPNI ini di Jawa Barat. Maka tidak salah apabila perjalanan dan pelaksanaan keorganisasian PPNI Jawa Barat ini patut dicontoh oleh provinsi-provinsi lain Karena PPNI lahir disini.
Oleh karena itu, Harif fadhilah mempunyai optomisme yang baik terhadap pelaksanaan Muswil ini akan berjalan lancar, damai, tenang dan sejahtera. Untuk itulah kita semua berada disini karena harus menjadi contoh karena di Jawa Barat inilah PPNI terbentuk pada empat dekade yang lalu.
PPNI selalu berusaha untuk menjadi wadah satu-satunya perawat Indonesia untuk dapat membuat perawat itu mempunyai eksistensi tersendiri dalam pelayanan kesehatan dan ditempatkan pada posisi sebenarnya menjadi seorang perawat yang professional dalam sistem pelayanan kesehatan selama 40 tahun inilah kami berjuang.
Sedangkan Bupati Cirebon sekaligus membuka acara Muswil IX ini menyampaikan kesehatan merupakan dimensi penting yang menjadi salah satu pilar pembangunan bangsa. Hal ini dikarenakan kesehatan memainkan peranan strategis dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkulaitas.
Tenaga kesehatan merupakan sumber daya dan aset Negara di bidang Kesehatan, maka perencanaan pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu ketentuannya diatur dengan perundang-undangan. Pemerintah menjadikan motivator untuk penyatuan semangat korektif, meningkatkan derajat kesehatan bangsa dari semua premi profesi kesehatan melalui pemahaman mendalam tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki setiap profesi kesehatan sehingga orientasi profesi bukan hanya pada anggota profesinya dan arah kebijakan kesehatan akan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat secara luas.
Perawat harus bersikap profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan terpadu kepada masyarakat dan perawat juga harus bersatu dalam menjalankan undang-undang keperawatan tersebut. Sikap profesional dan soliditas perawat dalam menjalankan praktek keperawatan nilai-nilai terhadap pelayanan yang berkualitas dan pada gilirannya kesejahteraan pro rakyat dapat terwujudkan. (Bens n Edys, Diskominfo) (04/02/2016)
